 |
| Kuasa hukum penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh Sumatera Utara, Severius Waruwu, SH/ Foto : Ist. |
MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengabulkan sebagian gugatan perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan seorang pekerja terhadap Koperasi Konsumen Oseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN). Dalam putusan tersebut, pihak koperasi dihukum untuk membayarkan hak-hak pekerja sebesar Rp. 91.945.828 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem peradilan elektronik (e-Court), Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak K-OFPN selaku tergugat.
Dalam pokok perkaranya, hakim menetapkan bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat demi hukum merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terhitung sejak Mei 2022.
Majelis Hakim juga menyatakan hubungan kerja tersebut berakhir karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.
"Majelis Hakim menghukum pihak tergugat untuk membayar hak-hak penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp91.945.828," demikian petikan amar putusan tersebut.
Selain mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim juga menolak gugatan balik (rekonvensi) yang sebelumnya diajukan oleh pihak K-OFPN.
Kuasa hukum penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh Sumatera Utara, Severius Waruwu, mengapresiasi putusan tersebut. Ia menilai putusan hakim mencerminkan objektivitas serta memberikan kepastian perlindungan hukum bagi pekerja.
"Pada prinsipnya, kami menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah memeriksa serta mengadili perkara ini secara objektif. Kami juga meminta K-OFPN untuk menghormati putusan ini dan segera menyelesaikan hak pekerja tersebut," kata Severius dalam keterangannya.
Menurut Severius, kemenangan ini bukan sekedar persoalan nilai nominal ganti rugi, melainkan bentuk penegakan keadilan dalam hubungan industrial. Ia berharap putusan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemberi kerja, termasuk badan usaha berbentuk koperasi, agar mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
"Dalam negara hukum, hak pekerja bukanlah bentuk kemurahan hati pemberi kerja, melainkan hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh undang-undang," tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, corongnias.com masih terus berupaya meminta tanggapan dari pimpinan Koperasi Konsumen Oseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN). (Rls/C-003)
