Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Sekdis DLH Gunungsitoli Dilaporkan Ke Polisi - Corong Nias

Berita Terbaru

Selasa, 17 November 2026

Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Sekdis DLH Gunungsitoli Dilaporkan Ke Polisi

Normalius Gori (wartawan) didampingi kuasa hukumnya advokad Sofyanus Laoli, SH usai menyampaikan laporan Polisi di SPKT Polres Nias/ Foto : Ist.


GUNUNGSITOLI– Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gunungsitoli berinisial AT dilaporkan ke Polres Nias atas dugaan menghambat tugas jurnalistik. Laporan tersebut berkaitan dengan polemik konfirmasi anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor dan alat berat Tahun Anggaran 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp1,3 miliar.


Laporan itu dibuat oleh wartawan Harian SIB, Normalius Gori alias Oman Gori, pada Selasa (17/11/2026). Perkara tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTL/B/695/XL/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara.


Didampingi penasihat hukumnya, Advokat Sofyanus Laoli, S.H., Oman menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh karena dirinya merasa mengalami hambatan ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya dalam memperoleh klarifikasi dari pejabat publik terkait penggunaan anggaran pemerintah.


Menurut keterangan Oman, persoalan bermula pada 13 Oktober 2026 ketika dirinya mendatangi Kantor DLH Kota Gunungsitoli untuk melakukan konfirmasi mengenai anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor dan alat berat tahun 2026.


Namun, dalam proses konfirmasi tersebut, Oman mengaku mendapat respons bernada keras dari AT. Bahkan, pejabat tersebut disebut mempertanyakan kapasitas dan kewenangan dirinya sebagai wartawan untuk meminta keterangan mengenai anggaran di lingkungan dinas.


Oman mengungkapkan, AT diduga menyampaikan pernyataan, "Tidak ada hak anda nanya-nanya tentang anggaran di dinas itu."


Oman menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk melakukan pemeriksaan ataupun audit terhadap pengelolaan keuangan DLH. Ia mengaku hanya menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang sebelum informasi disampaikan kepada masyarakat.


"Sebagai wartawan, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan konfirmasi agar pemberitaan yang disajikan kepada publik berimbang dan berdasarkan informasi yang jelas," demikian substansi penjelasan Oman.


Polemik Berlanjut di Media Sosial


Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah sehari kemudian, Rabu (14/10/2026), AT disebut mengunggah pernyataan melalui akun Facebook pribadinya.


Dalam unggahan tersebut, AT diduga menyebut wartawan yang menghubunginya dengan istilah "oknum jurtul". Ia juga kembali mempertanyakan kewenangan wartawan dalam meminta penjelasan mengenai anggaran di instansi tempatnya bertugas.


Menanggapi hal itu, Oman mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Wali Kota Gunungsitoli bersama sejumlah rekan wartawan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pernyataan yang disampaikan AT merupakan sikap pribadi atau berkaitan dengan kebijakan pimpinan daerah.


Namun, menurut Oman, upaya tersebut belum memperoleh penjelasan sebagaimana yang diharapkan. Karena tidak mendapatkan klarifikasi maupun permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan, ia akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.


Berharap Polisi Bertindak Profesional


Oman berharap laporan yang telah disampaikan ke Polres Nias dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Ia juga mengaku peristiwa tersebut telah berdampak terhadap kondisi psikologisnya. Bahkan, dirinya merasa takut dan trauma ketika hendak melakukan konfirmasi kepada pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik.


Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam proses kerja jurnalistik untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait menyampaikan penjelasan.


Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.


Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).


Meski demikian, penerapan ketentuan hukum terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.


Hingga berita ini dirilis, corongnias.com masih berusaha meminta tanggapan dari pihak Polres Nias terkait laporan dimaksud, termasuk keterangan dari AT selaku terlapor dalam perkara dimaksud. (C-003)

Komentar

Tidak ada komentar:



Klik Disini