![]() |
| Niatman Aperli Gea, SH.,MH selaku Kuasa Hukum para pemohon pengujian UU Pemilu di MK terkait makna kata 'tamat' dan frasa 'atau sekolah lain sederajat' Capres - Cawapres/ Foto : Ist. |
JAKARTA - Ketentuan persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden kembali menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Selasa (17/11/2026), para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait makna kata “tamat” dan frasa “atau sekolah lain yang sederajat”.
Para Pemohon, yakni Ariyanto Zalukhu, Hana Sybil Vania Mendrofa, Berlian Suryo Putra Hia, dan Kornelius, melalui kuasa hukum Niatman Aperli Gea, SH., MH dari NGP Law Firm, menyampaikan perbaikan permohonan guna memperkuat argumentasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pembuktian persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Dalam keterangannya kepada awak media, Niatman menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu memuat dua unsur substantif yang menurut para Pemohon harus dibuktikan secara kumulatif.
Pertama, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus membuktikan telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan. Kedua, apabila pendidikan ditempuh melalui sekolah lain yang sederajat, harus terdapat bukti pengakuan hukum atas kesetaraan pendidikan tersebut.
“Calon harus membuktikan telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan serta, apabila menempuh pendidikan melalui sekolah lain yang sederajat, membuktikan pengakuan hukum atas kesetaraannya. KPU wajib melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran materiil kedua unsur tersebut,” jelas Niatman.
Selain mempermasalahkan substansi norma, para Pemohon juga memperkuat argumentasi mengenai kedudukan hukum atau legal standing masing-masing. Hal tersebut diuraikan berdasarkan latar belakang dan kepentingan para Pemohon, mulai dari aktivis Pemilu, mahasiswa, hingga pihak yang memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
Para Pemohon turut menyoroti ketidakpastian hukum mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Persoalan tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Menurut Niatman, kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi semakin penting, terlebih setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold.
“Kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat penting. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan presidential threshold, sehingga salah satu dari Pemohon memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada pemilu mendatang,” tegasnya.
Lebih lanjut, para Pemohon juga menguraikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2011 hingga 2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon kepala daerah hingga calon Wakil Presiden.
Rangkaian putusan tersebut dijadikan sebagai landasan argumentasi untuk menunjukkan perkembangan penafsiran hukum terhadap persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan jabatan publik.
Niatman menyebutkan bahwa sejumlah putusan tersebut memperlihatkan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Pihaknya juga menilai terdapat terobosan hukum progresif dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemeriksaan perkara saat ini.
“Sejumlah putusan tersebut kami uraikan untuk menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan telah menjadi perhatian Mahkamah. Kami menilai MK telah menghadirkan terobosan hukum yang progresif melalui pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Kami berharap pertimbangan tersebut dapat menjadi landasan bagi Mahkamah dalam memeriksa substansi perkara ini,” harapnya.
Melalui pengujian undang-undang tersebut, para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran yang jelas terhadap persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum memiliki standar pembuktian yang pasti, objektif, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. (Rls/C-003)

