 |
| Bupati Nias Sokhiatulo Laoli |
Bupati Nias Sokhiatulo Laoli kepada corongnias.com, Senin (14/5/2018) mengatakan bahwa salah satu faktor rendahnya nilai UN ini adalah kekurangan tenaga pendidik dan pengalihan kewenangan ke Provinsi, sejak Januari 2017 lalu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
Sokhiatulo menyampaikan bahwa sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Daerah mengurus SMA sederajat, sudah tidak ada lagi.
“Kami tidak punya kewenangan lagi untuk mengontrol, semua guru-guru di SMA sederajat dibiayai oleh Provinsi, dan Pemerintah Provinsi setengah hati mengurusi pendidikan di daerah-daerah”, pungkasnya.
Ditegaskannya dalam Mengatasi permasalahan itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Gido merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Nias, Buala Zebua, S. Pd kepada Corongnias melalui telefon selularnya, Kamis (17/5/2018) mengatakan rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Nias di sebabkan kekurangan tenaga pendidik terutama guru PNS. Bahkan menurut Buala ada dua SMA di Kabupaten Nias yakni SMA Negeri 1 Ma’u dan SMA Negeri 1 Bawolato, guru PNSnya hanya satu orang
“Di sekolah kita saja pak, guru PNS ada 21 orang, guru honor 10 orang dan masih kekurangan sekitar 16 orang lagi tenaga pendidik. Sementara di beberapa sekolah lainnya guru PNSnya hanya Kepala Sekolahnya, kita di kabupaten Nias ini sangat kekurangan guru, ditambah lagi sejak kewenangan dialihkan ke Pemerintah Provinsi banyak guru-guru minta pindah keluar daerah”, ungkap Buala. (H-01)
