Nias Utara, – Program Makan Bergizi (MBG) di SMP Negeri 1 Alasa, Kabupaten Nias Utara, pada Kamis (26/2/2026) dilaporkan tidak terdistribusi kepada siswa dan siswi. Keterlambatan pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nias Utara Alasa Ombolata disebut menjadi penyebab utama kejadian tersebut.
Informasi itu sebelumnya menjadi perbincangan publik setelah diposting oleh akun Facebook Septy Dawolo pada hari yang sama. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa makanan bergizi yang seharusnya diterima para siswa tidak sampai tepat waktu.
Awak media kemudian mengonfirmasi salah seorang guru SMP Negeri 1 Alasa yang membenarkan peristiwa tersebut.
Guru yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan bahwa MBG pada hari itu tidak sempat dibagikan karena siswa telah lebih dahulu pulang.
“Iya benar, MBG belum diberikan kepada siswa kemarin. SPPG datang terlambat. Biasanya mereka tiba sekitar pukul 09.00 sampai 10.00 WIB. Namun kemarin mereka datang setelah pukul 12.00 WIB, sementara saat bulan puasa jam pelajaran dikurangi sehingga siswa sudah pulang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).
Menindaklanjuti hal itu, awak media menghubungi Kepala SPPG Nias Utara Alasa Ombolata, Yuniel Putra Hulu. Ia membenarkan adanya keterlambatan distribusi sehingga makanan tidak sempat dibagikan kepada siswa.
“Iya benar, belum kita distribusikan di SMP Negeri 1 Alasa karena siswa sudah duluan pulang. Kami sedikit terlambat ke sekolah, dan masalah itu sudah diselesaikan,” kata Yuniel.
Terkait penyebab keterlambatan, Yuniel menjelaskan bahwa bahan baku yang dibelanjakan dari Kota Gunungsitoli mengalami keterlambatan pengiriman.
“Bahan bakunya terlambat masuk,” jelasnya singkat.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan klaim anggaran untuk menu makanan yang tidak terealisasi tersebut.
“Kami tidak akan mengklaim uang itu dan akan kembali ke negara. Itu risiko kami,” tegasnya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan Alvyman Hulu, S.Pd., menilai kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian dalam pelaksanaan program. Ia menyebut bahwa penyelenggara perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini kelalaian SPPG dan perlu menjadi perhatian serius. Pihak terkait harus melakukan evaluasi agar hak siswa sebagai penerima manfaat tidak dirugikan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait langkah atau evaluasi lanjutan atas peristiwa tersebut. (C/BY)
