Namun ironisnya, tidak sedikit desa yang justru tidak dapat mewujudkannya bahkan beberapa harus berurusan di pihak penegak hukum karena beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan dari BPD dan Kualitas para perangkat desa.
Ketua DPC ABPEDNAS Nias Utara Helpianus kepada corongnias.com, Senin (17/5/2021) mengungkapkan dimana keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran penting.
Sebagai wakil masyarakat di desa, BPD dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsi serta kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa.
Baca juga: ABPEDNAS Nias Utara Minta Inspektorat Serius
Anggota BPD harus mengetahui dan paham tentang produk hukum yang ada di desa, seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa dengan segala konsekuensi hukumnya. Langkah ini penting agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa harus dapat dilaksanakan dengan baik agar produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan masyarakat.
Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa harus dapat dilaksanakan dengan baik agar fungsi check and balance dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
Oleh karena itu, tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah baik desa maupun daerah dalam meningkatkan kapasitas seperti halnya menyelenggarakan Bimtek dan kegiatan lainnya yang bertujuan agar BPD dapat memahami dan menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku. (C-002)
