Nias Utara - Pemerintah Kabupaten Nias Utara tengah menghadapi tekanan serius pada kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2026. Keterbatasan fiskal ini terlihat jelas pada pengesahan APBD yang hanya 8 bulan anggaran, Hal ini berpotensi berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Utara, Bazatulo Zebua ketika dikonfirmasi pada Rabu (21/1/2026) menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar dilakukan peninjauan kembali terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026.
Menurut Bazatulo, permohonan tersebut saat ini masih dalam proses dan pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia berharap jawaban dapat segera diberikan agar daerah memiliki kepastian dalam menyusun dan menyesuaikan perencanaan anggaran ke depan.
Bazatulo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakui bahwa keterbatasan anggaran akan sangat memengaruhi pemenuhan kebutuhan strategis daerah. Pasalnya, sebagian besar anggaran yang tersedia harus dialokasikan untuk kebutuhan rutin pemerintahan.
“Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas, dana daerah tergerus untuk membiayai kebutuhan rutin. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa berbicara banyak mengenai kebutuhan strategis,” ujar Bazatulo
Ia menambahkan, fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kegiatan rutin tetap berjalan agar roda pemerintahan tidak terganggu, meskipun ruang fiskal untuk program pembangunan baru menjadi sangat sempit.
Menutup pernyataannya, Bazatulo Zebua berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap kondisi keuangan Nias Utara, sehingga daerah tetap mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. (C/BY)
