 |
| Koordinator AMPERA, Nota Ziliwu |
Koordinator AMPERA, Nota Ziliwu, menyebut kondisi itu sebagai cerminan kegagalan negara dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan tahan lama di daerah rawan bencana.
“Yang terjadi di Nias bukan pembangunan jalan nasional secara utuh, melainkan tambal sulam dari tahun ke tahun. Rusak ditambal, retak ditutup, lalu dibiarkan rusak kembali. Ini bukan solusi, melainkan pengulangan masalah,” ujar Nota Ziliwu kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).
Nota menjelaskan, berdasarkan temuan dan informasi lapangan yang dihimpun AMPERA, proses penambalan jalan nasional di sejumlah titik diduga dilakukan tanpa perencanaan teknis yang memadai, serta tidak memperhatikan umur rencana dan daya tahan jalan.
AMPERA juga mempertanyakan kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan pemeliharaan tersebut.
“Kami menerima informasi bahwa penambalan jalan diduga menggunakan material yang kurang berkualitas. Akibatnya, jalan cepat terkelupas, berlubang, dan kembali rusak dalam waktu singkat, terutama setelah hujan,” kata Nota.
Menurutnya, praktik tambal sulam dengan mutu rendah tidak hanya merugikan negara dari sisi anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Ini bukan sekadar persoalan estetika jalan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jalan nasional merupakan jalur utama mobilitas warga, distribusi logistik, dan layanan darurat. Jika dikerjakan asal jadi, risikonya ditanggung oleh rakyat,” tuturnya.
AMPERA menilai pola penanganan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan jalan nasional di Pulau Nias masih bersifat reaktif dan administratif, belum berbasis perencanaan jangka panjang serta manajemen aset jalan yang baik.
“Seolah-olah yang penting jalan terlihat ‘tidak rusak’ dalam laporan. Padahal dari sisi fungsi dan ketahanan, jalan tersebut sebenarnya sudah gagal sejak awal,” tegas Nota.
Lebih lanjut, kondisi geografis Pulau Nias yang rawan longsor, banjir, dan memiliki curah hujan tinggi seharusnya menjadi dasar penerapan standar teknis khusus dalam pembangunan jalan nasional.
“Jika sejak awal sudah diketahui bahwa Nias merupakan wilayah rawan bencana, maka pendekatannya harus struktural dan berorientasi jangka panjang. Tambal sulam hanya menunda kerusakan, bukan menyelesaikan persoalan,” katanya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pihak terkait lainnya, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Pulau Nias.
Evaluasi tersebut, menurut AMPERA, harus disertai keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pengawasan, dan penggunaan material.
“Uang negara tidak boleh terus-menerus habis hanya untuk menutup lubang yang sama setiap tahun. Jalan nasional adalah wajah negara. Di Pulau Nias, wajah itu saat ini tampak retak dan penuh tambalan,” terang Nota Ziliwu. (C/BY)
