Nias Utara — Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara menjadi sorotan serius setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketahui hanya direncanakan untuk kebutuhan delapan bulan berjalan.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi pemerintahan hingga ancaman kolapsnya pelayanan publik pada sisa tahun anggaran.
Kekhawatiran tersebut menguat setelah Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sebuah pernyataan di hadapan Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristian Indonesia Raya Partai Gerinda pada Minggu (11/1/2026) di Tarutung menyampaikan ketidaktahuannya terkait perencanaan empat bulan anggaran selanjutnya.
"Saya menetapkan APBD Nias Utara itu hanya delapan bulan, yang empat bulan saya tidak tahu," ungkap Amizaro dengan percaya diri.
Pernyataan itu dinilai mencerminkan lemahnya pengendalian dan pemahaman kepala daerah terhadap siklus penganggaran daerah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Edizaro Lase, diaspora Nias Utara yang berdomisili di Jakarta, kepada corongnias.com, Kamis, (16/1/2026) menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan dalam manajemen fiskal daerah.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya memiliki perencanaan anggaran yang utuh satu tahun penuh, bukan parsial.
“APBD itu instrumen utama pemerintahan. Jika hanya dirancang delapan bulan, lalu empat bulan sisanya tidak jelas, ini sangat berbahaya bagi stabilitas daerah,” ujar Edizaro
Ia menambahkan bahwa alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran atas lemahnya perencanaan. Justru, kata Edizaro, efisiensi menuntut kecermatan dan kepemimpinan yang kuat dalam menentukan skala prioritas belanja daerah.
“Efisiensi bukan berarti kebingungan, tapi kemampuan mengelola keterbatasan dengan perencanaan matang,” tegasnya.
Lebih jauh, Edizaro mengingatkan bahwa dampak dari ketidakpastian anggaran akan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari tersendatnya pembayaran hak ASN, terhambatnya pembangunan infrastruktur, hingga berhentinya program layanan dasar.
Ia menilai kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah jika tidak segera dijelaskan secara transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara terkait skema pembiayaan empat bulan sisa tahun anggaran tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret dan klarifikasi Bupati Nias Utara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan tidak menyeret daerah ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam. (C/BY)
