Gunungsitoli – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Gunungsitoli-Nias menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi di Kota Gunungsitoli. Menyikapi persoalan tersebut, GMNI telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli pada Rabu (17/9/2025). Surat itu ditindaklanjuti dengan pertemuan audiensi yang difasilitasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gunungsitoli pada Jumat (19/9/2025) di ruang rapat Setda.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI memaparkan hasil investigasi lapangan mengenai penyebab kelangkaan gas di wilayah itu.
“Kita memperoleh banyak informasi terkait pemicu kelangkaan gas elpiji 3 kg, terutama dari hasil investigasi kawan-kawan komisariat. Semua sudah kita sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemko Gunungsitoli,” ujar Sekretaris DPC GMNI Gunungsitoli-Nias, Eijen Gulo, usai pertemuan di kantor wali kota.
Menanggapi hal itu, Penjabat Sekda Kota Gunungsitoli, Meiman K. Harefa, S.Sos, MSP, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini. Langkah-langkah tersebut antara lain rapat koordinasi Forkopimda, permohonan penambahan kuota gas elpiji 3 kg, hingga inspeksi mendadak ke beberapa dapur usaha kuliner (MBG) yang diduga menggunakan gas subsidi.
“Sebelumnya kita sudah melakukan berbagai upaya strategis. Masukan dari kawan-kawan GMNI tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk segera menyelesaikan masalah kelangkaan ini,” kata Meiman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC GMNI Gunungsitoli-Nias, Arsen Lawolo, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan Pemko Gunungsitoli terkait kelangkaan gas melon tersebut. GMNI bahkan memberikan tenggat waktu dua minggu bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu.
“Kami sudah menyampaikan semua temuan. Maka kami beri waktu dua minggu bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Jika dalam waktu itu belum ada solusi, kami akan turun ke jalan,” tegas Arsen.
Selain kelangkaan gas elpiji 3 kg, GMNI juga menyoroti maraknya peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Gunungsitoli. Mereka mendesak Pemko Gunungsitoli, khususnya Dinas Perdagangan, untuk segera melakukan penertiban. (C-BY)
