Panen Jagung di Nias Utara: Antara Klaim, Pencitraan atau Realita

Panen Jagung di Desa Banuagea dengan Anggaran Rp. 264 Juta

Editorial | CorongNias.com - Sejak 2023, tanaman jagung menjelma menjadi “bintang baru” dalam narasi pembangunan pertanian Nias Utara. Di era kepemimpinan Bupati Amizaro Waruwu, jagung dipromosikan sebagai komoditas unggulan, bahkan ditargetkan menembus luasan tanam hingga 2.000 hektare. 

Gaungnya keras, publikasinya masif, dan seremoninya nyaris tak pernah sepi dari pejabat daerah. Penanaman jagung dilakukan berulang kali dengan tajuk penanaman perdana, panen raya, hingga kunjungan lapangan yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran OPD. Di atas kertas dan kamera, jagung tampak tumbuh subur. Namun di balik itu, muncul keganjilan yang tak bisa diabaikan: hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang meyakinkan bahwa Nias Utara telah lepas dari ketergantungan pasokan jagung dari luar daerah. 

Baca Juga: Pemda Nias Utara Targetkan 2000 Ha Lahan Jagung di Tahun 2023

Fakta ini menimbulkan kesan bahwa program jagung lebih kuat sebagai agenda pencitraan ketimbang kebijakan pangan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil. Jika target ribuan hektare benar-benar tercapai dan produktivitas berjalan optimal, semestinya dampaknya terasa pada rantai pasok lokal. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa jagung dari luar Nias Utara masih menjadi penopang utama. 

Kelompok tani yang dijadikan ujung tombak program pun menghadapi berbagai keterbatasan. Pendampingan yang tidak merata, persoalan benih dan pupuk, hingga tidak adanya intervensi yang jelas dari Pemerintah Daerah pada proses distribusi hasil produksi, membuat jagung sulit berkembang menjadi komoditas unggulan yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, petani dapat diduga bukan sedang diberdayakan, melainkan sekadar dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan program tahunan. 

Baca juga: Penanaman Jagung dan penyerahan Benih oleh Anggota DPR RI di Nias Utara

Editorial ini tidak bermaksud menihilkan upaya pemerintah daerah. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar seremoni dan target ambisius. Kebijakan pangan semestinya diukur dari dampak nyata, bukan dari seberapa sering dipublikasikan. Tanpa transparansi data produksi, evaluasi terbuka, dan keberanian mengakui kekurangan, program jagung hanya akan menjadi proyek yang ramai di awal lalu redup di tengah jalan. 

Jika jagung benar-benar diklaim sebagai masa depan pangan Nias Utara, maka sudah saatnya pemerintah berhenti berpuas diri pada simbol dan seremoni. Yang dibutuhkan kini bukan lagi penanaman perdana, melainkan jawaban jujur: sejauh mana jagung benar-benar menguatkan kemandirian pangan daerah, dan bukan sekadar menjadi wacana yang berulang sejak 2023. 

Minggu, 8 Februari 2026

Redaksi CorongNias.Com